Sudah jelas kepala sekolah SMAN 1 JASINGA Selewengkan angggar Dana Bos dan pip dari tahun 2024 dengan taun 2025 sampei tahun 2026 Pemeliharaan Dipertanyakan oleh publik

Bogor jejek novum
Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di sman 1 jasingan jl raya Sukamanah no 3 RT 04 RW 02 Setu kec jasingan kab Bogor menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan data yang tercantum
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Namun, kondisi fisik sekolah yang terlihat di lapangan memunculkan sejumlah pertanyaan terkait realisasi penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari awak media di lapangan SMAN 1 JASINGA tercatat mengalokasikan anggaran untuk
komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, tercatat anggaran di tahun 2024 dengan pada Tahap (1) Rp 930.940.000 pada Tahap (2) dengan total mencapai Rp 463.421.720 dan di tahun 2025 tahap (1) rp 463.421.720 dan di tahan ke (2) Rp 465.324.050

Namun saat dilakukan pemantauan di lingkungan sekolah, kondisi bangunan masih tampak sederhana. Beberapa bagian dinding terlihat kusam, cat bangunan tampak memudar, serta sejumlah fasilitas terkesan belum mendapatkan perawatan secara optimal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait bentuk kegiatan pemeliharaan yang telah dilaksanakan pihak sekolah serta sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang tercatat dalam laporan penggunaan Dana BOSP.
Selain itu, alokasi dana honorarium tenaga honorer juga menjadi perhatian. Publik mempertanyakan jumlah
Dana BOSP merupakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dan diperuntukkan untuk mendukung operasional satuan pendidikan. Karena itu, penggunaannya wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOSP harus berlandaskan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.
Lanjut dengan anggaran dana PIP yang mendapat kan PIP di tahun 2024 dengan jumlah siswa yang salurkan siswa dengan jumlah siswa 811 dengan dana Rp 1.101.600.000 sedangkan yang di bagikan hanya 88 siswa dengan anggaran Rp 108.900.000 trus pembarian aktivasi nasiaonal siswa 354 dengan Anggran Rp 557.100.000 dan pembrian relaksasi 369 siswa dengan anggaran Rp 435.600.000

trus di tahun 2025 dengan jumlah siswa 571 dengan dana Rp 897.300.000 sedangkan yang di bagikan cuman 477 siswa dengan dana Rp 728.100.000 trus pemberian aktivasi nasional 4 dengan dana 7.200.000 trus pembrian dari relaksasi 90 siswa dengan dana 162.000.000

trus di tahun 2026 yang mendapatkan dana PIP 660 dengan dana 1.042.200.000 sengkan yang di yang di berikan ke si siswa 367 den dana Rp 521.100.000 sebgain tidak di bagagi kan di kemana kan dana trsebut ini jendi sotaran kami selalu awak media apah kah ini dimasukan ke kantong pribadi atau Giman dan ada apah di baik semua ini apah ini da prmaina oplator sama kelapala sekolah yang bernama teguh sutopo sebagai kepala sekolah

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan juga menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Apabila anggaran pemeliharaan tersebut benar telah direalisasikan sesuai laporan administrasi, maka pihak sekolah diharapkan dapat menjelaskan bentuk pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi nyata di lapangan, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian aparat pengawas dan instansi terkait guna memastikan pengelolaan Dana BOSP berjalan sesuai ketentuan.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pihak kepala sekolah terkait realisasi anggaran dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi.
Mengingat dana yang digunakan berasal dari Dana BOSP yang bersumber dari APBN, sejumlah pihak meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Inspektorat Daerah, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran tersebut guna memastikan seluruh dana telah digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak sekolah agar tidak muncul berbagai spekulasi serta untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana BOSP di SMN 1 JASINGA telah dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai regulasi.
Dan kami mohon untuk para APH mau pun dinas pendidikan agar segara keroscek ke lapang jangan Diam saja seperti semut ?
Hingga berita ini diterbitkan, hak jawab dari pihak SMAN 1 JASINGA masih terbuka dan akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pos terkait